Kehidupan Politik Nasional dan Daerah Setelah Kemerdekaan

Kehidupan Politik Nasional dan Daerah Setelah Kemerdekaan (Sejarah Nasional Indonesia)

Indonesia mengalami berbagai situasi sebagai dampakdari keadaan politik nasional sejak diakuinya kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949 sampai tahun 1960. Beberapa hal yang menjadi persoalan adalah

1. Hubungan pemerintah pusat dan daerah kurang harmonis

Hal ini disebabkan oleh masalah otonomi serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Akhir tahun 1956 beberapa panglima militer di berbagai daerah membentuk dewan-dewan yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat, antara lain:

1. Di Padang, Sumatra Barat
   Berdiri : Dewan Banteng
   Pimpinan : Letnan Kolonel Achmad Husein
2. Di Medan, Sumatra Utara
   Berdiri : Dewan Gajah
   Pimpinan : Kolonel Simbolon
3. Di Sumatra Selatan
   Berdiri : Dewan Garuda
   Pimpinan : Kolonel Barlian
4. Di Manado, Sulawesi Utara
   Berdiri : Dewan Manguni
   Pimpinan : Kolonel Ventje Samual

 

2. Persaingan ideologi

Sejak tahun 1950 persaingan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis mulai terlihat.
Ciri-ciri:

• Partai-partai politik terpecah-pecah dalam berbagai ideologi yang sukar dipertemukan, dan
• hanya mementingkan golongannya sendiri.

Pada saat itu, kabinet yang berkuasa silih berganti hanya dalam waktu singkat, yaitu tahun 1950-1955. Terdapat empat kabinet yang memerintah, antara lain:

3. Kabinet Natsir
   Masa kerja: 6 September 1950-20 Maret 1951.
4. Kabinet Sukirman
   Masa kerja: 26 April 1951- Februari 1952.
5. Kabinet Wilopo
   Masa kerja: April 1952- 2 Juni 1953.
6. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I
   Masa kerja: 31 Juli 1953 - 24 Juli 1955.